Program P2KP

Published June 28, 2010 by dita8

Pengertian Kemiskinan


Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US$ 1 per hari. Selanjutnya Bank Dunia menyebutkan dimensi kemiskinan adalah politik, sosial dan budaya, psikologi, ekonomi dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci atau membatasi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.
Biro Pusat Statistik (2002, dalam Syaefudin, 2003) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Menurut BKKBN (dalam Saefudin, 2003) kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian ini didefinisikan lebih lanjut menjadi keluarga miskin, yakni:
1. Paling tidak sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur,
2. Setahun sekali seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian baru,
3. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni.
Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
1. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih,
2. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Faktor penyebab kemiskinan

Ada dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Alkostar (dalam Mahasin,1991), faktor internal yang menyebabkan kemiskinan adalah: sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Menurut Friedman (1979), secara internal masyarakat miskin adalah karena malas mengakumulasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar dari individu tersebut. Faktor eksternal penyebab kemiskinan terdiri dari dua, yaitu faktor alamiah dan faktor struktural. Beberapa faktor alamiah yang menyebabkan kemiskinan antara lain adalah keadaan alam yang miskin, bencana alam, keadaan iklim yang kurang menguntungkan. Faktor struktural adalah faktor yang terjadi karena masyarakat miskin tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi yang mengakibatkan semakin kecilnya peluang kerja pada masyarakat miskin.
Menurut Alkostar (Mahasin, 1991), faktor eksternal penyebab terjadinya gelandangan (kaum miskin) adalah:
1. Faktor ekonomi: kurangnya lapangan kerja; rendahnya pendapatan per kapita dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
2. Faktor Geografi: daerah asal yang minus dan tandus sehingga tidak memungkinkan pengolahan tanahnya.
3. Faktor Sosial: arus urbanisasi yang semakin meningkat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosialnya.
4. Faktor Pendidikan: relatif rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal.
5. Faktor Kultural: pasrah kepada nasib dan adat istiadat yang merupakan rintangan dan hambatan mental.
6. Faktor lingkungan keluarga dan sosialisasi.
7. Faktor kurangnya dasar-dasar ajaran agama sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak mau berusaha.

Cara penanganan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan snagat perlu dilakukan agar bisa teracapai masyarakat yang sejahtera. Banyak cara pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Yaitu ; 1.) program BLT, 2.) PNPM, 3.) PKH, 4.) KUBE, 5.) P4K, 6.) P2KP, dll.
P2KP adalah singkatan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban). Pemerintah Indonesia selanjutnya menugaskan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman – Departemen Kimpraswil (sekarang Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum), sebagai pelaksana proyek (executing agency) dari P2KP.
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005]

Latar belakang pelaksanaan P2KP

Statistik kemiskinan di masa krisis moneter dan ekonomi yang waktu itu melanda Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan “nyaris miskin” relatif masih besar. Pada tahun 1996 sekitar 11 % penduduk Indonesia atau sejumlah kira-kira 22 Juta jiwa berada dalam situasi ”miskin” atau ”nyaris miskin”. Padahal pada tahun 1993 jumlah penduduk ”miskin” dan ”nyaris miskin” ini hanya sekitar 10% saja dari jumlah penduduk waktu itu. Di masa puncak krisis moneter dan ekonomi waktu itu (tahun 1998), sekitar 90 juta jiwa rakyat Indonesia berada dalam situasi “nyaris miskin” dan sekitar 25,5 juta jiwa atau sekitar 13% nya berada dalam situasi ”miskin”. Sensitivitas meningkat; laju penurunan jumlah penduduk miskin melambat, Gini Rasio melebar; terutama situasi ini terjadi di wilayah perkotaan
Fakta kondisi nasional saat krisis moneter dan ekonomi (1998-1999) semakin memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk pada umumnya. Sekitar 150 (50%) Daerah Tingkat II (kota/kabupaten) pada waktu itu dilaporkan juga terjadi kasus-kasus rawan gizi, angka pengangguran meningkat hingga 13,8 juta jiwa, dan semua ini sangat dirasakan dampaknya, terutama di wilayah perkotaan.
Tidak hanya secara nasional saja persoalan ini terjadi, namun secara global (terutama wilayah Asia Pasifik) seperti dilaporkan oleh ILO: 1999, bahwa 2/3 penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan; 53% nya tinggal di wilayah perdesaan dan 39% nya tinggal di wilayah perkotaan. Pada tingkat komunitas, persoalan kemiskinan tercermin dengan lahirnya budaya kemiskinan yang justru sering merusak kualitas manusia masyarakat miskin dan tata nilai dominan yang berlaku seperti; rendahnya etos kerja, berfikir pendek, dan fatalisme. Sayangnya, dalam perkembangan situasi kemiskinan seperti itu tidak ada suatu gerakan bersama di tingkat komunitas untuk suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan-pilihan mereka untuk tetap dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan.
P2KP sebagai suatu ”proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada ”program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (empowerment) sebagai investasi modal sosial (social capital) menuju pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Artinya ”proyek” yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi ”program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.
Sejak tahun 1999, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan struktural maupun upaya yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1997. P2KP dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi, tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini perlu disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang kuat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang.

Visi Misi P2KP

Visi P2KP :
Terwujudnya masyarakat madani yang berbudaya maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif, dan lestari.

Misi P2KP : Mendampingi masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat miskin untuk bekerja dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, dengan cara membangun kapasitas dan menyediakan sumberdaya serta melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan.

Langkah-langkah kegiatan atau proses yang dilaksanakan P2KP mencakup :
1. Sosialisasi awal, melalui serangkaian diseminasi, lokakarya, dan membangun kesadaran (kepedulian) dari semua pelaku kunci (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil / para pihak terkait).
2. Serangkaian Rembuk Kesiapan Masyarakat, dan Refleksi Kemiskinan, untuk membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial, serta menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip tata pengaturan / kepemerintahan yang baik.
3. Kegiatan Pemetaan Swadaya, untuk mengenal, memahami, dan menggali persoalan kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan wilayahnya.
4. Membangun organisasi dan kelembagaan masyarakat (BKM) dengan pembelajaran warga mengenai kepemimpinan yang berbasis nilai, aspiratif, dan akuntabel.
5. Perencanaan Partisipatif melalui sejumlah rembuk warga, dan penyusunan PJM Pronangkis di tingkat kelurahan.
6. Pembelajaran Prinsip Tri-Daya (Sosial-Ekonomi-Lingkungan),melalui pemanfaatan dana BLM, merencanakan, dan mengelola keberlanjutannya melalui Unit pengelola keuangan (UPK). Pemanfaatan dana BLM ini dapat berupa santunan sosial, pinjaman bergulir untuk pengembangan usaha mikro, dan pembangunan/perbaikan untuk prasarana dasar lingkungan permukiman.
7. Membangun transparansi, akuntabilitas publik lembaga masyarakat (BKM/UPK) dan mengembangkan kontrol sosial di masyarakat.
8. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat (BKM) dan instansi (dinas) pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan secara bersama.
9. Membangun jaringan dan kerjasama dukungan sumberdaya untuk penyaluran (channeling) berbagai kebutuhan program di masyarakat, seperti : pengembangan kapasitas (pelatihan); informasi pasar; dan menggalang / mobilisasi sumber-sumber kapital; baik dengan pemerintah daerah, berbagai organisasi masyarakat sipil (LSM, perguruan tinggi, asosiasi profesi), maupun dunia usaha (perbankan, misalnya).
10. Memberikan insentif program ”Neighbourhood Development” bagi BKM-BKM yang berkualifikasi “Mandiri” untuk melaksanakan (uji-coba swakelola) pembangunan lingkungan permukiman kelurahan terpadu (Neigbourhood Development) dengan menerapkan/mengembangkan prinsip-prinsip good governance, terutama yang menyangkut efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Keberhasilan P2KP

P2KP dikatakan memiliki nilai politis yang cukup tinggi. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kepala daerah yang memberi perhatian besar kepada P2KP akhirnya terpilih kembali dalam Pilkada di daerahnya. Pemda juga bisa merangkul para pengusaha lokal untuk ikut andil dalam Coorporate Social Responsibility (CSR) yang salah satunya dapat ditarik dalam menyuntik dana guna memperluas cakupan layanan masyarakat miskin melalui BKM di daerahnya masing-masing. Selain bentuk dana, perusahaan juga bisa memberikan pelatihan bisnis, joint ventura, dan lainnya.
Saat ini beberapa perusahaan nasional baik swasta maupun BUMN belum banyak bergabung dalam penerapan CSR melalui BKM-BKM di P2KP. Yang sudah melakukan, contohnya PT Unilever membantu BKM di Jawa Timur dalam membuat pupuk kompos untuk masyarakat. Padahal, BUMN memiliki kewajiban menyisihkan 2,5% keuntungan mereka untuk CSR. Sejak pelaksanaan P2KP-1 sampai P2KP-3 saat ini telah terbentuk 6.406 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kabupaten/kota di 32 propinsi. Di setiap BKM, masyarakat menyusun PJM (Program Jangka Menengah) Penanggulangan Kemiskinan Pronangkis secara partisipatif sebagai prakarsa penanggulangan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Selain itu, dengan fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM mulai menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok peduli setempat untuk lebih mengembangkan program P2KP di wilayahnya.
Selain itu contoh sukses pelaksanaan program P2KP, Kelurahan Alanglaweh Kecamatan Padang Selatan menjadi tempat studi banding bagi delapan kelurahan se-Kecamatan Padang Selatan. Dalam laporan penggunaan dana BLM P2KP tahun 2007 tercatat jumlah dana bantuan P2KP Rp300 juta. Dana itu dipergunakan untuk kegiatan lingkungan berupa pembangunan WC, rehab WC, air bersih dan pembangunan riol dengan total dana Rp95.900.000,-.
Kemudian, untuk kegiatan sosial berupa santunan beasiswa, orang jompo, dan sunatan massal dengan dana Rp55.880.000, untuk kegiatan ekonomi berupa kegiatan pelatihan menjahit dan dana bergulir dengan dana Rp139.220.000 dan BOP Rp9.000.000. “Alhamdulillah, melalui program P2KP telah memberikan dampak positif terhadap pemberantasan kemiskinan di kelurahan ini. Sebab, program yang dilaksanakan menyentuh dan dibutuhkan warga,” kata Ketua Pelaksana Studi Banding, Yohannes, didampingi Koordinator BKM Alang Laweh Saiyo Ria Fitri.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Z Panji Alam, mengatakan bahwa menjalankan program P2KP ini adalah tugas berat bagi pengurus karena harus menghadapi watak tiap warga yang berbeda. Ini diseabkan masih ada sebagian warga yang menganggap setiap bantuan pemerintah itu tidak perlu dibayar dan ada juga beranggapan membeli yang tidak perlu.“Hal inilah menyebabkan pengurus kerepotan dan cikal bakal program terhenti di tengah jalan. Untuk itu dibutuhkan kesabaran pengurus,” ucap Panji Alam.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia. 1990. Indonesia: Poverty Assessment and Strategy Report. Washington : Report, No. 8034-IND, Country Department III East Asia and Pacific Region.
Bappenas. 2002. Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode
1996-2001, hal 3-8. Jakarta : Balai Pustaka.
Kusuma, Sonny. 2006. P2KP-Urban Poverty Project. http://p2kp-urbanpoverty.blogspot.com/ [31 Mei 2010]
Syaefudin, dkk. 2003. Menuju Masyarakat Mandiri. PT. Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta.
Tim Pengelola Website PNPM Mandiri Perkotaan. 2010. PNPM Mandiri Perkotaan. http://siklusp2kp.blogspot.com/ [31 Mei 2010]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: